Bupati morowali: Soal pemda tidak perduli pendidikan dimorowali itu keliru besar

Morowali.lidik investigasi-ri.com.klarifikasi terkait maraknya argumentasi tentang pemerintah daerah kabupaten morowali yang dinilai lebih fokus menbangun taman kota ketimbang memperhatikan sektor pendidikan,bupati morowali menyatakan hal itu sangat keliru.

Hal ini diunkapkan oleh  bupati morowali Drs.Taslim saat awak media ini berkunjung kekantor bupati morowali diruang kerjanya,kamis(2/9/21) untuk klarifikasi terkait hal ini.

“Kalau kita cerita kewajiban pemerintah daerah terhadap penganggaran pendidikan itu sudah ada aturannya,bahwa minimal 20%,kalau sampai tidak 20% pihak DPRD dan tim verifikasi provinsi menolak,alhamdulillah APBD kami sudah disetujui oleh DPRD, maka untuk alokasi biaya pendidikan min 20% sudah terpenuhi malah lebih, sehinggah aneh kalau kami dianggap tidak memprioritaskan pendidikan,20% itu menandakan keberpihakan kita dan itu  perintah undang-undang”,ujar bupati.kamis(2/9/21).diruang kerjanya,saat dikomfirmasi.

Lanjut bupati,”adapun bagian-bagian yang lain itu kita harus menbangun juga,seperti taman dan lain-lain sebagaianya,tetapi kalau dikaitkan kita menbangun taman,kemudian pendidikan kita tidak perhatikan itu keliru besar,karna hari ini di APBD kami itu lebih dari 20% itu porsi pendidikan,ini yg perlu diketahui teman-teman. 

Kita cerita pendidikan bukan hanya perguruan tinggi,karna pendidikan dimorowali itu dimulai dari informal pendidikan anak usia dini(PAUD) sampai pada menengah (SMP) itu tanggung jawab pemerintah daerah, sekolah menengah atas(SMA) itu kewajiban provinsi,dan perguruan tinggi itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,tetapi kita juga pemda punya rasa tanggung jawab untuk menyiapkan semua itu,” kata bupati.

Dia menambahkan,”soal perguruan tinggi  dimorowali tetap kita perhatikan,dengan adanya dana sharing dan dana operasinal yang kita berikan ke  PSDKU untad,bantuan keuangan yang diberikan ke mahasiswa morowali 4 juta/mahasiswa dan sekitar 3000 mahasiswa dimorowali yang telah mendapatkan bantuan tersebut,perlu mereka ketahui bahwa gambaran kondisi dimorowali itu ada hal-hal yang selama ini terlupakan,yaitu berkaitan dengan pendidikan agama, kalau kita survey dari ujung sampai keujung morowali banyak pondok pesantren yang asramanya tidak layak huni yang didalamnya banyak tinggal anak yatim piatu,miris sekali,nah ini yang menjadi prioritas utama kami.

Tahun 2020 kemarin kami bantu 5 pondok pesantren,masing-masing dapat bantuan Rp 1 Milyar jadi total Rp 5 Milyar,tahun ini kami bantu beberapa pondok pesantren yang masing sama Rp 1 Milyar/pondok pesantren,untuk bantuan menbangunkan asrama untuk anak yatim piatu yang layak huni,kemudian dalam pondok pesantren tersebut banyak anak yatim piatu yang tidak mampu menbiayai pendidikannya,sehingga kami pemerintah daerah kabupaten morowali,alhamdulillah kami menalokasikan dana untuk menbiayai sebesar Rp 500.000/bulan,yang sekaran total satu kabupaten morowali kurang lebih 800 anak yatim piatu yang kami biayai,sehingga anak yatim piatu bukan lagi menjadi beban buat pondok tetapi sudah menjadi sumber kehidupan pondok.

Jadi,sangat keliru kalau ada argumentasi yang menilai pemerintah daerah tidak memperhatikan dunia pendidikan dimorowali,hanya dalam hal ini sesuai misi pemerintah daerah”SEJAHTRA BERSAMA” ya harus kita liat yang mana lebih menbutuhkan uluran tangan pemerintah, jangan yang masih bisa kita bantu terus yang susah kita ngga perdulikan,nantinya dimorowali  yang susah  makin susah,kalau dibandinkan UNTAD itu kan masih bisa kuliah,masih cukup,penting kita bangun tapi belom menjadi prioritas pemerintah daerah sekarang, karena selama 3 tahun ini kita meminpin morowali,dalam sektor pendidikan tentunya kita melihat sisi skala prioritasnya,” ungkap bupati.

Terakhir bupati menyampaikan terimakasih atas saran dan masukannya dari teman-teman.

“Saya bertrimakasih atas adanya kritikan dan saran seperti ini ,, tapi saya harapkan buat teman-teman jangan lihat sepihak saja, lihat juga sisi baiknya dari pemerintah apa yang telah diupayakan selama 3 tahun ini,agar sekiranya argumentasi yang tersebar ke masyarakat tidak bersifat menyesatkan,karna hanya memandang sisi negatifnya saja tanpa melihat sisi positif apa yang diupayakan pemerintah daerah,”ucap bupati.